Kesejahteraan suatu bangsa merupakan tujuan utama adanya sebuah negara, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini dapat terlihat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum…”
Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia, melalui pemerintahan yang dibentuk, melakukan berbagai cara agar kesejahteraan bangsa dapat tercapai. Salah satunya yaitu menetapkan landasan dalam menjalankan sebuah perekonomian. UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dengan tegas mengatakan hal ini, bahwa, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan untuk itu, pemerintah, melalui wakil rakyat yang telah diutus, menetapkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, seperti yang dijelaskan dalam pasal 33 ayat ke-3, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Laut dan segala hal yang berada didalamnya merupakan suatu hal yang termaktub dalam pasal 33 ayat 3 tersebut.
Sebagai sebuah negara yang memiliki 17.000 lebih pulau, dengan luas daratan sekitar 2 juta m2 dan terdiri dari 5,8 juta m2 lautan (Kompas 24/12/2008), semestinya merupakan suatu modal yang kuat bagi indonesia untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Tidak seperti saat ini, dimana rakyat miskin masih banyak ditemukan disetiap daerah. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2010 mencapai 31,02 juta (13,33 persen). Suatu jumlah yang terbilang banyak bagi Indonesia yang kaya.
Prakiraan nilai ekonomi potensi dan kekayaan laut indonesia yang telah dihitung para pakar dan lembaga terkait dalam setahun mencapai 149,94 miliar dollar AS. Potensi ekonomi kekayaan laut tersebut meliputi perikanan senilai 31,94 miliar dollar AS, wilayah pesisir lestari 56 miliar dollar AS, bioteknologi laut total 40 miliar dollar AS, wisata bahari 2 miliar dollar AS dan transportasi laut sebesar 20 miliar dollar AS (Kompas, 6/11/2009) Besarnya potensi tersebut jika dikelola secara maksimal akan dapat membuka lapangan kerja baru, yang berimplikasi pada pengurangan jumlah pengangguran dan kemiskinan.
Untuk itu, peran dari pemerintah sangat diperlukan dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan laut yang besar tersebut, melalui dengan cara melakukan promosi, memberikan bantuan modal dan pengetahuan kepada masyarakat dan dunia usaha, serta melakukan sinergi dengan dunia pendidikan dalam melakukan riset dan pengembangan kedepannya, sehingga tujuan dan cita-cita negara dapat terwujud.







0 komentar:
Posting Komentar