Dunia terdiri dari sistem yang memiliki keterikatan dan terintegrasi satu sama lain antara subsistem yang satu dengan subsistem lainnya. Hubungan ini memiliki keselarasan yang harus dijaga keseimbangannya. Tidak seimbangnya salah satu subsistem akan menimbulkan ketimpangan terhadap system itu sendiri, sehingga mekanisme kehidupan didunia menjadi goyah dan dapat jatuh. Begitu pula ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu subsistem yang ada dalam kehidupan manusia. Ekonomi juga memiliki system yang memiliki muatan-muatan subsistem-subsistem pendukung lainnya. Terintegrasinya subsistem yang ada dalam system ekonomi menjadikan ekonomi berjalan dengan maksimal. “Equilibrium” merupakan kata-kata inti yang dikejar setiap insan ekonomi. Ada banyak system ekonomi didunia dengan dasar dan tindakan yang berbeda dalam mengambil sebuah keputusan ekonomi yang bermuara kepada adanya atau tercapainya “welfare”. Semua tindakan ekonomi berusaha sekuat mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi para pelaku-pelakunya. Negara sebagai insane ekonomi yang memiliki legitimasi untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang kuat dan handal sehingga setiap pelaku-pelaku ekonomi yang berada dibawah payung Negara dapat terlindung dari cuaca yang mungkin sekalipun buruk sehingga kesejahteraan dapat terwujud dan dijaga keberlangsungannya.
Sampai pada saat sekarang ini, kesejahteraan merupakan jargon-jargon politik yang selalu dijadikan peluru untuk menembak masyarakat. Masyarakat hanya terus terbuai dengan ucapan-ucapan KESEJAHTERAAN AKAN MENINGKAT, KEMISKINAN AKAN DIBABAT HABIS, LAPANGAN PEKERJAAN AKAN DIBUKA, HARGA-HARGA KEBUTUHAN POKOK AKAN MURAH, tetapi kata-kata ini belum benar-benar terwujud dan terrealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat berusaha tergopoh-gopoh untuk mencari kehidupan yang tidak pasti. Muatan data-data politis terus menerus terjadi. Seringnya diantara instansi-instansi atau organisasi-organisasi memiliki perbedaan indicator dalam mengukur suatu permasalahan, salah satunya yaitu menghitung jumlah masyarakat miskin.
Lalu apa yang dapat diperbuat?
Pada saat sekarang ini, system yang dilakukan oleh pemerintah menitikberatkan kepada pembangunan yang pro kepada pertumbuhan. Pembangunan yang pro kepada pertumbuhan akan menimbulkan banyak masalah yang tidak terselesaikan serta dapat menimbulkan masalah-masalah social yang baru. Model pembangunan yang pro kepada pertumbuhan hanya menjadikan orang kaya menjadi lebih kaya dan orang miskin menjadi lebih miskin.
Kenapa?
Karena system regulasi mendasarkan kepada pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka asumsinya kesejahteraan akan meningkat.
Apakah hal itu mempunyai korelasi positif dengan masyarakat Indonesia yang terbilang banyak bergerak dalam bidang pertanian?
Dapat kita ketahui bahwasanya konsep dan model pembangunan yang pro kepada pertumbuhan berrorientasi kepada sector – sector industry. Sungguh sangat berbeda dengan aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehingga asumsi pemerintah tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang terbilang sangat banyak. Di satu sisi model pembangunan yang pro kepada pertumbuhan akan menyunggingkan senyum manis kepada para petinggi dan pemimpin bangsa karena semakin tinggi tingkat pertumbuhan, maka akan berkorelasi kepada meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat.
Salah satu yang terus dilakukan oleh pemerintah sampai pada saat sekarang ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan meningkatkan konsumsi masyarakat dengan menggelontorkan program BLT-nya dan meningkatkan belanja pemerintah hingga sampai pada saat sekarang ini telah mencapai 1000 T lebih.
Apakah hal itu relevan dengan keadaaan riil masyarakat indoensia? Apakah dengan cara seperti itu maka kesejahteraan yang sebenarnya telah terjadi?
Tidak! Hal itu hanya berefek kepada meningkatkan pertumbuhan tapi tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya.
Untuk menyelesaikan masalah yang terbilang rumit ini diperlukan mencari akar atau benang merah yang tersembuyi dalam permasalahan tersebut.
Sebenarnya akar dari permasalahan ini ada pada masyarakat indonesia yang paling bawah. Sehingga untuk menyelesaikannya juga harus melibatkan masyarakat secara penuh.
Kebijakan-kebijakan pembangunan harusnya memungkinkan masyarakat untuk bisa hidup dalam keharmonisan dengan lingkungan yang sejak dahulu telah menyatu bersama masyarakat dan menjamin keharmonisan dengan nilai-nilai ekologi masyarakat. Sehingga masyarakat bukan menjadi objek dari adanya pembangunan akan tetapi menjadi subjek yang tetap menjaga nilai-nilai dan struktur social serta tradisi kebudayaan yang telah berakar pada mereka.
Jadi, pembangunan tidak dalam posisi menekan kelompok-kelompok masyarakat bawah, baik seperti petani maupun masyarakat kecil lainnya akan tetapi dalam posisi untuk mengangkat nilai-nilai yang telah ada dan mampu melibatkan kelompok-kelompok masyarakat secara aktif dalam pembangunan.
Sumber gambar [1]
0 komentar:
Posting Komentar